ID / EN

Pusat Studi Kebijakan Negara

Dr. Mei Susanto, S.H., M.H.
Kepala Pusat Studi

PSKN Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran didirikan pada tahun 2005 (S.K. Dekan FH Unpad No. 028c/JO.6.FH/Kep/KP/2005), atas inisiasi sejumlah staf pengajar dan guru besar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang prihatin terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan negara. Dalam perkembangannya PSKN tidak hanya melibatkan staf pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum Unpad, namun juga melibatkan para peneliti dari bidang ilmu hukum lainnya yang terkait. PSKN didirikan untuk memberikan sumbangsih pada penyelenggara negara dan masyarakat untuk merumuskan, mengevaluasi kebijakan negara demi menciptakan tatanan negara hukum yang demokratis dan melindungi hak asasi manusia.

Kebijakan negara yang menjadi fokus riset kami merupakan suatu lapangan yang sangat luas dalam penyelenggaraan Negara, baik pada level pusat maupun daerah. Segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk merencanakan, mengarahkan dan mengatur dan menyelenggarakan negara adalah domain dari kebijakan negara. Kebijakan negara sendiri dibuat oleh lembaga-lembaga yang merupakan representasi negara, baik pada cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Indonesia pasca reformasi dihadapkan pada tantangan untuk menyempurnakan tatanan kehidupan, baik di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum. Para penyelenggara negara diharapkan mampu memperbaiki segala kekurangan pada rezim terdahulu. Di bidang hukum, gagasan reformasi menjelma menjadi upaya untuk menyempurnakan segala peraturan negara, dari mulai UUD 1945, UU hingga peraturan pelaksananya. Tidak berlebihan pula jika dikatakan bahwa perubahan di segala bidang selalu terkait dengan reformasi hukum untuk dapat mewujudkan segala kebijakan negara dapat dilaksanakan secara konkret dan teratur.

Berbagai pengaturan telah berkembang demikian pesatnya, baik yang menyangkut materi bentuk formal kebijakan negara, baik berupa peraturan perundang-undangan, keputusan administrasi negara maupun putusan pengadilan. Seringkali, kebijakan-kebijakan yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk produk hukum tidak memiliki perencanaan yang jelas. Maka dari itu, PSKN FH Unpad berkomitmen untuk mendampingi dan berkontribusi terhadap pemerintah dengan menghasilkan berbagai riset dalam rangka perbaikan peraturan dan kebijakan negara lainnya.

Fokus Kegiatan

  1. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan, baik di tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan lainnya.
  2. Penyusunan Opini Hukum terhadap suatu permasalahan kebijakan negara.
  3. Penelitian di bidang hukum tata negara dan kebijakan publik.
  4. Pelatihan hukum seperti pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan dan pelatihan membuat permohonan judicial review.
  5. Pengabdian masyarakat seperti penyuluhan hukum, sosialisasi, dan lainnya.

Fokus Riset:

  1. Hukum Tata Negara
  2. Hukum Kelembagaan Negara
  3. Hukum Pemerintahan Daerah
  4. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
  5. Kebijakan Publik

Riset:

  1. Penyusunan Kajian bersama Lembaga Penjamin Simpanan RI mengenai Constitutional Monetary dalam Ketatanegaraan Indonesia Tahun 2024.
  2. Penyusunan Kajian bersama Bappenas mengenai Pembentukan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi Tahun 2024.
  3. Penyusunan Naskah Kajian Dan Rekomendasi Design Kebijakan Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kawin Kontrak Di Kab Bogor Tahun 2022.
  4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dan Pejabat Administrasi Camat Di Lingkungan Pemerintah Kab Bandung Tahun 2022.
  5. Kajian Akademik: Kedudukan Dan Pengaturan Lembaga Negara Dalam Uud 1945 : Rekonseptualisasi Constitutional Importance Tahun 2022.
  6. Jasa Penyusunan  Naskah Kajian Pencegahan dan Penanganan Kawin Kontrak di Kabupaten Bogor Tahun 2022.
  7. Jasa Penyusunan Naskah Akademik Raperda Bangka Belitung tentang Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022.
  8. Jasa Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kereta Api Kecepatan Tinggi untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2023.
  9. Jasa Penyusunan  Naskah Kajian terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara untuk MPR RI Tahun 2023.
  10. Jasa Penyusunan  Naskah Akademik Raperda Bangka Belitung tentang Pakaian Adat Tahun 2023.
  11. Jasa Penyusunan  Naskah Akademik Raperda Bangka Belitung tentang Desa Wisata Tahun 2023.
  12. Evaluasi Peraturan Menteri Perdagangan Dalam Jangka Waktu 2014- 2019 (2023).
  13. Tes Kompetensi/Assessment Test Dalam Rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (Jpt) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019.
  14. Penyusunan Standar Kompetensi Dan Assesment Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2019.
  15. Assesment JPT Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2019.
  16. Penyusunan Kajian Mengenai Pengaturan Kewenangan Pasal 41 UU PPKSK Terkait Penyelenggaraan PRP Oleh LPS Tahun 2020.
  17. Kajian Akademik “Konstitusionalisasi Haluan Negara Dalam Uud 1945” Tahun 2020.
  18. Penelitian Kompetitif Kerjasama MK Dengan FH Unpad 2020.
  19. Riset Penegakan Hukum Sektor Kehutanan Tahun 2020.
  20. Assessment Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020.
  21. Jasa Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan LPS (PLPS) Mengenai Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan PRP Tahun 2020.
  22. Jasa Tenaga Ahli Penelitian Dan Penyusunan Naskah Akademik Dan Raperda DPRD Prov Bangka Belitung Tentang Pelestarian Habitat Hayati Tahun 2020.
  23. Jasa Tenaga Ahli Penelitian Dan Penyusunan Naskah Akademik Dan Raperda DPRD Prov Bangka Belitung Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2020.
  24. Jasa Konsultan Pendapat Hukum Tentang Penyelenggaraan PSO Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Tahun 2021.
  25. Seleksi Nominasi Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Tahun 2021.
  26. Assessment Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021.
  27. Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Perposan Dan Logistik Nasional Tahun 2021.
  28. Assessment Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2022.
  29. Penyempurnaan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyesuaian dan Penyetaraan Pensiun Pegawai Pos yang diangkat sebelum Masa Perseroan – PT. POS INDONESIA 2016.
  30. Kajian Awal Revisi Uu No 38 Tahun 2009 - PT. POS INDONESIA 2016.
  31. Assesment Pejabat Esselon Iv Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2017.
  32. Penyusunan Naskah Akademik Ruu Pengganti Uu Pos - PT. POS INDONESIA 2017.
  33. Tes Kompetensi/Assessment Test Dalam, Rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Di Lingkungan Pemerintahan Bangka Tengah 2017.
  34. Uji Kompetensi Dan Penyusunan Standar Kompetensi Dalam Rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebak Tahun 2017.
  35. Kegiatan Seleksi Terbuka Pejabat Esselon Ii Kabupaten Bangka Tengah 2017.
  36. Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Raperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bandung – Pemda Bandung 2017.
  37. Legal Opinion Status Kepemilikan Aset Saung Udjo – 2018.
  38. Jasa Konsultasi Penyusunan Raperda Provinsi Bangka Belitung Tentang Ketenagakerjaan, Kelautan Perikanan, Pelabuhan – DPRD Bangka Belitung 2018.
  39. Test Kompetensi/Assessment Test Dalam Rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018.
  40. Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemda Kabupaten Sumedang 2018.
  41. Assesment Pejabat Pengawas (Eselon IV.A Dan IV.B) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2018.
  42. Assesment Pejabat Struktural Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018.
  43. Kajian Pola Karir PNS pada Satuan SKPD Kewilayahan - BKD Kota Bandung 2013.
  44. Pelaksanaan kegiatan Uji Potensi dan Kompetensi Pejabat Esselon III BKD Kabupaten Bandung 2014.
  45. Pelaksanaan kegiatan Uji Potensi dan Kompetensi Pejabat Esselon III BKD Kabupaten Karawang - 2014.
  46. Naskah Akademik Regulasi Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Jawatan PTT, PN Postel, PN Pos dan Giro serta Perum Pos dan Giro - PT Pos Indonesia 2014.
  47. Naskah Kajian Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Sampah Di Kota Bandung - PD Kebersihan Kota Bandung 2015.
  48. Penyusunan Naskah Akademik Tentang Penunjukkan PT Pos Indonesia (Persero) Sebagai Designated Postal Operator - PT Pos Indonesia 2015.
  49. Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai PT. - Pos Indonesia PT Pos Indonesia Penelitian 2015.
  50. Pelaksanaan kegiatan Uji Potensi dan Kompetensi Pejabat Esselon II dan III - BKD KAB BEKASI 2015.
  51. Pelaksanaan kegiatan Uji Potensi dan Kompetensi Pejabat Esselon II dan III - BKD KAB KARAWANG 2015.
  52. Pelaksanaan kegiatan Uji Potensi dan Kompetensi Pejabat Esselon II dan III - BKD KAB KUNINGAN 2015.
  53. Tes Kompetensi Seleksi Terbuka Calon Pejabat Tinggi Pratama – BKD Kabupaten Bangka Tengah 2016.
  54. Tes Kompetensi Pegawai Pemerintahan Esselon II, II a dan IIIb – BKD Kabupaten Cianjur 2016.
  55. Tes Kompetensi Seleksi Terbuka Calon Pejabat Tinggi Pratama – BKD Kabupaten Bekasi 2016.
  56. Tes Kompetensi Seleksi Terbuka Calon Pejabat Tinggi Pratama – BKD Kota Bekasi 2016.
  57. Tes Kompetensi Pegawai Pemerintahan Esselon II, III, dan IV – BKD Kabupaten Kuningan 2016.
  58. Diskusi Politik dengan tema "Partai Politik: Masih Perlu Ga Sih? Mencari Akar Masalah dan Solusi Korupsi Politik di Indonesia", kerja sama dengan Harian Republika, 2012.
  59. Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Produk Hukum Daerah, kerja sama dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2012.
  60. Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kerja sama dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2012.
  61. Kajian Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas, kerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah – Pemerintah Kota Bandung, 2012.
  62. Pelaksanaan Fit and Proper Test Penempatan Pejabat Eselon II Pemerintah Kabupaten Boalemo, kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, 2012.
  63. Pelaksanaan Fit and Proper Test Pejabat dan Calon Pejabat Eselon III Pemerintah Kabupaten Boalemo, kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, 2012.
  64. Kajian Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kewilayahan (Kecamatan, Kelurahan), kerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah – Pemerintah Kota Bandung, 2013.
  65. Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Sumedang dan langsung diundangkan menjadi Perda No. 17 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok - Pemerintah Kabupaten Sumedang 2013.
  66. Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Bantuan Hukum bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin dan langsung diundangkan menjadi Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum - Pemerintah Kabupaten Sumedang 2013.
  67. Revisi Perwal Pajak Daerah - Pemerintah Daerah Cimahi 2013.
  68. Raperda No. 75 tentang Perubahan atas Perda Kota Cimahi No. 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah - Pemerintah Daerah Cimahi 2013

FGD Terbaru:

  1. Mencari Konstitusi Tidak Tertulis Indonesia sebagai bagian dari Constitutional Repair (2024)
  2. Evaluasi dan Penyempurnaan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPD RI (2024)
  3. Pemindahan Ibu Kota Negara: Problem Partisipasi dan Organisasi Pemerintahannya (2024)
  4. Ibu Kota Negara dalam Perspektif Financial Project dan Major Project Delivery (2024)
  5. Evaluasi 10 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi: Bedah Pemilu Serentak, Pemusatan Kekuasaan, dan Super Presidensialisme (2024)
  6. Mengapa IKN Berpotensi Gagal? (2024)
  7. Evaluasi Praktik Omnibus Law di Indonesia: Solusi atau Komplikasi? (2024)
  8. Evaluasi Pemilu 2024: Fenomena Plurality Decision dan Amicus Curiae dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (2024)
  9. Pendalaman Materi dalam Rangka Penyusunan Revisi Peraturan DPD Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan DPD RI (2024)

Penasihat:

  1. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL.

Peneliti Senior:

  1. Prof. Susi Dwi Harijanti, Ph.D.
  2. Dr. Indra Perwira, S.H., M.H.
  3. Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.Hum.
  4. Dr. Hernadi Affandi, S.H., M.H.

Peneliti:

  1. Inna Junaenah, Ph.D.
  2. Bilal Dewansyah, S.H., M.H.
  3. Rahayu Prasetianingsih, S.H., M.H.
  4. Lailani Sungkar, S.H., M.H.
  5. Adnan Yazar Zulfikar, S.H., LL.M.
  6. Wicaksana Dramanda, S.H., M.H.
  7. M Yoppy Adhi Hernawan, S.H., LL.M.
  8. Mario Angkawidjadja, S.H.

Assisten Peneliti:

  1. I Nyoman Sauca Wisesa
  2. Muhammad Rashid
  3. Aditya Randy Wijaya
  4. Agus Mulyana
  5. Fallujah Putria
  6. Arfan Juliandri

Email
[email protected]

Telepon
+62 85721212623

CS FH Unpad
Hai, Selamat datang! Apa yang bisa saya bantu? Pendaftaran Mahasiswa Baru Tentang Kampus

Accessibility Tools

Accessibility Modes

Epilepsy Safe Mode
Visual Empaired Mode
Dyslexia Friendly
ADHD Friendly Mode

Orientation Helper

Font Size

A- A+

Text Align

Visual Experience