Penjaminan Mutu

Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Akreditasi Internasional: Optimalisasi Peran Alumni Melalui Tracer Study & User Survey dalam Pengembangan Kualitas Pendidikan Ilmu Hukum di Unpad

Pada hari Jum’at tanggal 15 Oktober 2021, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion di Hotel Holiday Inn Pasteur Bandung secara hybrid. FGD tersebut digelar dalam rangka persiapan menghadapi akreditasi internasional dari Lembaga Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA). Para pembicara pada acara kali ini terdiri dari para alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang telah sukses dalam berkarir, yaitu Yudhi Wibhisana (ketua IKA FH Unpad), Bebeb AKN Djundjunan (Duta Besar Indonesia di Yunani), Chandra Kurniawan (Partner di IABF Law Group) dan Muhamad Philosophi (CEO dan Founders dari Legalku). Kegiatan ini dihadiri oleh para dosen dan juga alumni dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran baik yang hadir secara luring di Holiday Inn maupun yang hadir secara daring melalui platform Zoom.

Dalam FGD ini dilakukan diskusi terkait penggunaan Tracer Study dan juga Survey User yang dapat digunakan untuk mengembangkan kualitas pendidikan khususnya di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Para Alumni yang menjadi narasumber pada kesempatan kali ini berbagi pengalaman mereka selama menjalani pendidikan di fakultas hukum dan memberikan masukan mengenai hal yang dapat dikembangkan di Fakultas Hukum Unpad kedepannya. Para narasumber juga menjelaskan bagaimana perjalanan mereka sebagai lulusan fakultas hukum Unpad dalam menggeluti karir.

Para Narasumber membahas juga mengenai para lulusan Fakultas Hukum Unpad yang sering mereka temui. Para lulusan Fakultas Hukum Unpad juga sudah tersebar di berbagai macam lapangan pekerjaan baik di lapangan profesi hukum seperti hakim, jaksa, pengacara dan juga notaris ataupun di lapangan non-profesi seperti startup, bisnis kreatif, in house counsel, PNS, MT Perbankan dan juga banyak lagi. Para lulusan Fakultas Hukum Unpad juga memiliki beberapa kelebihan seperti reputasi yang baik dari asal Universitas yang merupakan PTN terkemuka. Selain itu mayoritas dari lulusannya juga memperoleh gelar Cum Laude. Para lulusan Fakultas Hukum Unpad juga dinilai menguasai basic knowledge yang kuat terkait dengan dasar dan teori hukum dan juga memiliki soft skill yang bisa digunakan dalam dunia pekerjaan. Selain itu juga memiliki kemampuan dalam membangun relasi dengan antar generasi serta dapat beradaptasi dengan baik dalam dunia pekerjaan.

Di samping kelebihan yang dimiliki oleh para lulusan Fakultas Hukum Unpad, para narasumber juga menceritakan mengenai beberapa kekurangan yang sering ditemukan. Diantaranya yaitu kurang keberanian dalam pengambilan keputusan, memilih berada di posisi aman, tidak memahami branding dan belum mampu memaksimalkan jejaring alumni serta terjebak dalam zona nyaman. Selain itu juga masih ditemukan lulusan yang kurang penguasaan bahasa asing (Bahasa Inggris) yang saat ini sudah menjadi kebutuhan primer dalam dalam lapangan kerja manapun.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, para narasumber memberikan beberapa masukan mengenai hal-hal yang dapat dilakukan oleh fakultas untuk mempersiapkan lulusan-lulusan Fakultas Hukum Unpad. Chandra mengatakan pengayaan kurikulum dirasakan perlu agar tidak tertinggal dengan perkembangan hukum yang terjadi supaya mendorong para lulusan Fakultas Hukum Unpad paham dengan isu-isu hukum yang terbaru dan meningkatkan daya saing dengan lulusan fakultas hukum lainnya. Selain itu kurikulum yang sudah ada juga perlu diimbangi dengan praktik karena di lapangan, banyak sekali teori-teori yang berbeda dengan penerapannya. Muhamad menyarankan penguatan pemberian soft skills kepada mahasiswa, kesempatan melakukan jejaring baik internal maupun eksternal kampus juga pengembangan jiwa kewirausahaan.

Menurut Yudhi melalui kolaborasi antara Fakultas dengan IKA FH dalam meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Hukum Unpad serta membangun network dan sinergi profesional termasuk juga dengan pertukaran informasi, maka misi FH UNPAD untuk Indonesia dan dunia akan tercapai.

• Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
• Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dikti
• Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
• Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
• Permenristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
• Permenristekdikti No. 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
• Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 – Akreditasi Prodi & PT
• Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 – PD Dikti
• Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 – SPM Dikti
• Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang SAN-Dikti
• Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
• Peraturan BAN-PT No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Keterlambatan Proses Akred.Pada BAN-PT_Final
• Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
• Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran
• Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran

• Kebijakan Mutu SPMI
• Standar Pendidikan