Klinik Hukum Anti Korupsi
Klinik hukum anti korupsi merupakan research based clinic yang fokus pada kegiatan penelitian, advokasi, serta pendidikan masyarakat. Kegiatan dalam klinik hukum anti korupsi melibatkan mitra klinik serta pengajar tamu yang memiliki kepakaran dan perhatian terhadap isu-isu korupsi dan pendidikan anti korupsi. Mahasiswa klinik hukum anti korupsi akan memiliki pengalaman melakukan penelitian dan advokasi, pengajaran, dan kampanye publik.
Mata kuliah klinik hukum pidana ditawarkan pada semester VI (enam). Bobot kredit pada mata kuliah ini adalah 3 SKS.
- Dr. Sigid Suseno, S.H, M.Hum.
- Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Crim.
- Dr. Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H., LL.M.
- Dr. Erika Magdalena Chandra, S.H., M.H.
[email protected]
- Bandung Institute of Governance Studies (BIGS)
Persyaratan untuk mahasiswa dapat mengikuti klinik antikorupsi adalah:
- Minimal mahasiswa tingkat 3
- Telah lulus mata kuliah hukum pidana dan hukum acara pidana
- Surat pernyataan motivasi mengikuti klinik antikorupsi
- Mencantumkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS)
- Mengikuti wawancara yang telah dijadwalkan
- Perencanaan (Planning)
- Konsep korupsi, perilaku koruptif, dan dampak korupsi
- Gerakan anti korupsi dan social justice
- Fenomena perilaku koruptif di masyarakat
- Korupsi dan Birokrasi
- Penelitian di bidang korupsi
- Dasar-dasar komunikasi dan kampanye public
- Pendidikan anti korupsi
- Pengalaman (Experiential)
- Penelitian dan Advokasi
- Melakukan penelitian lapangan dan literatur
- Menyusun hasil penelitian
- Praktik advokasi ke institusi pemerintahan
- Pengajaran ke masyarakat
- Menyusun bahan ajar anti korupsi
- Praktik pengajaran anti korupsi ke masyarakat
- Kampanye Publik
- Menyusun bahan kampanye public
- Praktik kampanye public
- Penelitian dan Advokasi
- Refleksi
- Hasil penelitian
- Bahan ajar dan video pembelajaran anti korupsi
- Materi kampanye publik
